Rabu, 30 Desember 2020

Tujuh Point SKB Pembubaran FPI Dan Kegiatan FPI

BeritaPAS.com, Jakarta Pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi massa FPI dan penghentian segala kegiatan yang mengatas namakan Front pembela Islam (FPI).

Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pimpinan tinggi kementerian dan lembaga, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Kemkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BPNT yang tertuang di Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220/4780/ Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, dan Nomor KB/3/XII Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Kegiatan FPI.

SKB ini disampaikan pemerintah melalui Konferensi pers Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang di dampingi  10 Pimpinan Kementerian Tinggi dan Lembaga. Selanjutnya dalam konfresi pers 7 Poin SKB larangan pemerintah untuk FPI dibacakan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, dalam Live Streaming di kutip dari KompasTV, Rabu (30/12/2020). 

7 Poin SKB  enam pimpinan tinggi kementerian dan lembaga diantaranya

1.     Pertama. Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai diatur dalam peraturan undang-undang secara de jure telah bubar sebagai ormas.

2.     Kedua. FPI sebagai organisasi de Jure telah bubar, pada kenyataanya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum

3.     Ketiga. Melarang kegiatan dan simbol FPI dalam wilayah NKRI.

4.     Keempat. Jika terjadi pelanggaran sesuai yang dijabarkan dalam diktum di atas, maka aparat penegak hukum akan langsung menghentikan kegiatan FPI

5.     Kelima. Meminta masyarakat:

    a.     Tidak terpengaruh dalam kegiatan dan penggunaan simbol FPI. 

    b.     Melapor ke aparat penegak hukum setiap kegiatan dan penggunaan atribut FPI.

6.     Keenam. Kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini, agar melakukan koordinasi, dan mengambil langkah penegakkan hukum sesuai peraturan UU.

7.     Ketujuh. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan adanya keputusan ini,

Dengan keluarnya SKB ini, Nasib organisasi massa FPI yang lahir 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm Kampung Utan, Jakarta  Selatan dan di bawah pimpinan Rizieq Shihab, danggap tidak memiliki legal standing 


( Hasbi )

 

PESONA PASURUAN

Liputan Khusus Seputar Wisata, Budaya, Seni dan Religi Pasuruan Baca Selengkapnya

TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Berita-Artikel Lokal, Nasional dan Internasional Baca Selengkapnya

PAS. TUBE CHANNEL

Jangan Lupa Like dan Subscribe

PERISTIWA

PAS.PhotoNews

#TAG : TIPS PAS